Pertanyaan Umum Frequently Asked Questions ( FAQ )

RPTKA adalah RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, IMTA adalah IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

Berdasarkan Permen 16 Tahun 2015, waktu yang dibutuhkan untuk pengesahan RPTKA dan IMTA adalah 3 hari kerja jika semua dokumen lengkap dan sesuai persyaratan.

Untuk pengajuan IMTA rangkap Jabatan tidak harus berasal dari pemberi kerja dari grup yang sama, namun TKA tersebut tercantum dalam AKTA perusahaan yang disahkan oleh Kemenkumham.

Untuk mengajukan surat TA.03 untuk alih sponsor atau alih jabatan, pengguna TKA harus terlebih dahulu mengajukan RPTKA yang memuat nama perusahaan baru atau jabatan baru sesuai yang dibutuhkan di Pusat (Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kemnaker).

Silahkan mengacu pada alur proses pengajuan IMTA Jabatan Direksi/Komisaris dan Jangka Pendek di Tabulasi Alur Proses

Hal ini kemungkinan disebabkan karena Anda memiliki banyak username, sehingga RPTKA yang diinginkan berada pada username yang lain. Silahkan isi formulir bantuan untuk verifikasi username menjadi 1 username. Setelah itu Anda baru bisa memilih RPTKA yang diinginkan.

Sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20013 sebagai berikut:

1. Jika tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka akan dikenakan sanksi berupa kurungan selama 1 s.d. 5 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta s.d. Rp 400 juta.
2. Jika jabatan tidak sesuai kompetensi dan/atau tidak menunjuk TKI Pendamping, akan dikenakan sanksi berupa kurungan selama 1 s.d. 12 bulan dan denda sebesar Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta.
3. Jika pemberi kerja TKA tidak melakukan pembayaran DKPTKA dan/atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka dikenakan sanksi administrasi yang salah satunya berupa Pencabutan IMTA.

Saat ini, banyak warga negara Cina didatangkan untuk bekerja melakukan pemasangan mesin. Sehubungan dengan hal tersebut, pemberi kerja wajib memproses IMTA bagi setiap TKA-nya karena TKA tersebut sebagai bagian dari pembelian peralatan dan pemasangan mesin.
Berdasarkan hasil penilaian kelayakan IMTA, sebagian besar dari mereka memiliki kompetensi rendah sehingga hanya diberikan IMTA dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada perubahan pada pasal 46 ayat (1) menjadi:
IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:

1. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
2. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
3. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual; atau produk dalam masa penjajakan usaha.

Oleh karena adanya perubahan peraturan tersebut, maka warga negara asing yang didatangkan untuk mengikuti rapat atau memberikan ceramah tidak perlu diproses IMTA-nya.

Rekomendasi Alih Jabatan (TA.03/III) diterbitkan untuk TKA yang melakukan alih jabatan menjadi Dewan Direksi/Komisaris sebagaimana tercantum dalam akte pendirian atau akte perubahan perusahaan pemberi kerja TKA.

Sebagai wujud tindak lanjut kebijakan Menteri Ketenagakerjaan untuk mempermudah pelayanan perizinan penggunaan TKA dengan penyederhanaan birokrasi, salah satunya mengurangi tatap muka, maka Direktorat PPTKA mengejawantahkannya dengan menggunakan aplikasi publik Skype dengan harapan dapat segera diakses dengan mudah oleh para pengguna TKA. Namun karena keterbatasan fasilitas yang ada pada Skype, kedepan kami akan mengembangkan aplikasi yang layak untuk memudahkan ekspos (wawancara) secara online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada perubahan pada pasal 66 menjadi:
Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
Oleh karena perubahan peraturan di atas, maka TKA dengan jabatan Direksi/Komisaris yang berdomisili di luar negeri harus diproses IMTA-nya jika mereka datang ke Indonesia.

Kebijakan penggunaan TKA pada Sektor Jasa sebagai berikut:
Lapangan usaha di sektor jasa, pada umumnya tidak banyak menyerap kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia;
Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing untuk bidang usaha tersebut berdasarkan Keputusan Menakertrans Nomor 464 Tahun 2012, sebagian besar merupakan level advisor seperti marketing advisor, quality control advisor;
maka diberikan jangka waktu 6 bulan;Namun, bagi jabatan direktur, dan manajerial (jabatan kepercayaan oleh investor) tetap diberikan 12 bulan sepanjang memenuhi persyaratan.

Semua surat tidak dipungut biaya.

USD 100 per TKA per jabatan per bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ada penghapusan pasal 40 ayat (2) tentang konversi DKPTKA ke rupiah sehingga pembayaran DKPTKA dapat langsung disetorkan pada rekening DPKTKA Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dalam bentuk US dollar (USD).

Berdasarkan Permen 35 tahun 2015, pembayaran DPKK untuk jabatan Komisaris atau Direksi pada proses pengajuan IMTA Baru, terhitung sejak tanggal pengajuan IMTA sebelum TKA datang ke Indonesia sehingga cukup membayar USD 1200.